TEMPO.CO, BANDUNG-—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat mengumumkan kapan dimulainya pendaftaran calon perseorangan yang berminat mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Barat ( Pilgub Jabar 2018). Pendaftaran menurut Yayat sudah bisa dibuka, namun batas waktu penyerahan dokumen dukungan selama lima hari yaitu 22-26 November 2017. “Kita mengumumkan jadwal waktu penyerahan dukungan untuk bakal calon perseorangan,” kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 November 2017.
Yayat mengatakan, KPU sudah dua kali mengelar kegiatan sosialisasi jalur perorangan, termasuk mengundang mereka yang berminat. Setidaknya ada lima kelompok yang datang, lalu kandidat yang berminat dan juga kandidat yang mewakilkan tim. Mereka bertanya kapan pendaftaran dan mekanisme. Disebutkan Yayat, para kandidat diminta membuktikan minimal dukungan dengan fotocopy KTP elektronik, atau Surat Keterangan sebanyak 2.132.470 dukungan dari 14 kabupaten/kota.
Beberapa nama kandidat bermunculan, diantaranya Gatot Kertabudi, Eggi Sudjana, Usep Saripudin, Gun Gun Wiguna, dan Daden Daniswara, serta 10 perwakilan parpol. “Diantaranya ada pengacara seperti Eggy Sudjana dan Gatot Kertabudi. Dulu ada tim yang mengatasnamakan Aa Gym (Abdullah Gymnastiar) gak ada, waktu awal sempat datang,” kata Yayat.
Sejauh ini, KPU membentuk tim untuk memproses pendaftaran calon perseorangan tersebut. Tim di KPU provinsi akan dibantu KPU Kabupaten/kota untuk diserahkan ke tiap calon. “ Setelah itu kita akan melakukan verifikasi administrasi, diperiksa satu-satu. Hasilnya baru di verifikasi di lapangan,” kata dia. Proses verifikasi dengan mengecek langsung tiap lembar fotocopy KTP dukungan perorangan. Jika tidak mendukung otomatis akan dicoret.
Sekretaris KPU Jawa Barat Heri Suherman mengatakan, KPU menyediakan anggaran untuk verifikasi syarat calon perorangan, yaitu Rp 1.500 per satu KPT dukungan. Anggaran hanya dialokasikan tiga psangan calon. Heri mengataka, jika dananya kurang, kemungkinan KPU Jawa Barat akan melakukan pemangkasan di sejumlah anggaran yang sudah ada. “Masih memungkinkan. Kita akan potong beberapa anggaran yang bisa di efisienkan,” kata dia.
AHMAD FIKRI
