Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maju Pilkada Tulungagung, Ketua PWI Margiono Gemar Obral Hadiah

image-gnews
TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengaku mendapat 10 dukungan partai politik dalam pemilihan Bupati Tulungagung. Pencalonan Margiono juga menarik  perhatian karena kerap mengobral hadiah mahal kepada masyarakat.

Sejak memasang atribut kampanye berupa baliho sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 – 2023, Margiono langsung tancap gas. Secara rutin dia menggelar banyak acara yang melibatkan masyarakat luas dengan iming-iming hadiah. Mulai peralatan elektronik hingga sepeda motor dibagi-bagikan secara gratis bagi warga yang mengikuti acaranya.

Baca: Seribuan Kader PDIP Tulungagung Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

Menurut Budi Sujarwo Plandang, anggota tim sukses yang juga adik Margiono, kegiatan tersebut adalah upaya kakaknya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Tulungagung. Berbagai acara digelar mulai jalah sehat, senam, hingga pertunjukan wayang disuguhkan kepada masyarakat dengan berbagai hadiah mahal. “Itu uang Pak Margiono sendiri, bukan bantuan partai,” kata Budi saat dihubungi Tempo, Selasa 7 November 2017.

Meski menghabiskan biaya tak sedikit dalam setiap kegiatan, Budi membantah jika kekayaan mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos itu melimpah. Bahkan menurut dia banyak warga Tulungagung yang memiliki kekayaan melebihi kakaknya namun mereka memilih tak membagi harta tersebut kepada warga yang membutuhkan. Karena itu ketika Margiono membuat banyak kegiatan dan membagi hadiah, hal itu dinilai positif dan bermanfaat.

Budi mengklaim Margiono telah mengantongi dukungan 10 partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka berkomitmen mendukung Margiono yang dianggap memiliki program pembangunan strategis. Sedangkan untuk wakilnya masih akan dilakukan uji elektabilitas dari 17 nama yang diajukan. Diantaranya adalah Anna Lutfie, politikus Perindo yang juga adik kandung mantan politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anna juga sempat bergabung bersama Partai Amanat Nasional.

Simak: Kader PDIP Tolak Pencalonan Syahri dalam Pilkada Tulungagung

Scroll Untuk Melanjutkan

Margiono  saat dikonfirmasi terpisah soal bagi-bagi hadiah tersebut mengaku sedang melakukan pendidikan kepada masyarakat. Dia meyakni  memberi uang kepada masyarakat yang membutuhkan  baik daripada tidak memberi. Dia juga mengaku tak berniat membeli suara rakyat melalui program bagi-bagi hadiah tersebut. “Memberi kepada masyarakat itu lebih baik dari tidak memberi,” katanya.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tulungagung Adib Makarim mengatakan Margiono adalah salah bakal calon Bupati Tulungagung yang mengembalikan formulir ke PKB. Selain dia, Ketua Satkornas Banser Alfa Isnaeni dan pensiunan militer Sutrisno juga mendaftar sebagai calon bupati melalui PKB. “Pak Margiono kemarin mengembalikan formulir pendaftaran,” kata Adib.

Meski berstatus Ketua PWI pusat sekaligus Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka, elektabilitas Margiono, menurut Adib masih perlu diuji. Sebab popularitas di dunia jurnalistik tidak serta merta berbanding lurus dengan elektabilitas politik. Karena itu secara internal PKB akan melakukan jajak pendapat atau survei terlebih dulu terhadap Margiono.

Lihat: Bupati Tulungagung Mendata Pegawai, Dijatuhi Sanksi Bila Ikut HTI

Tak hanya menjaring suara masyarakat, jejak rekam dan keseriusan Margiono juga akan diuji oleh DPW dan DPP PKB. Hal ini untuk menghindari potensi pencalonan main-main yang hanya untuk mengejar popularitas dalam momentum pilkada. “Kita tak ingin calon tak serius, cari popularitas saja,” kata Adib.

HARI TRIWASONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan

48 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Dok. MPR
Bamsoet Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet berharap kondusifitas dan soliditas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tetap terjaga dengan baik.


Dewan Kehormatan Resmi Laporkan Ketua Umum PWI dan Sekjen ke Bareskrim

15 Agustus 2024

Ketua Umum PWI Pusat masa tugas 2023-2028 Hendry Ch Bangun saat memberikan sambutan pada Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat 27 September 2023. ANTARA/Rubby Jovan.
Dewan Kehormatan Resmi Laporkan Ketua Umum PWI dan Sekjen ke Bareskrim

Dewan Kehormatan melaporkan Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan Sekjen ke Bareskrim akan tuduhan penipuan dan penggelapan.


Zulmansyah Sekedang Ditunjuk jadi Plt Ketua Umum PWI Pusat

25 Juli 2024

Logo PWI. Istimewa
Zulmansyah Sekedang Ditunjuk jadi Plt Ketua Umum PWI Pusat

Zulmansyah menggantikan Hendry Ch Bangun, yang sebelumnya diberhentikan secara penuh dari keanggotaan PWI.


Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun Sebut SK Pemberhentiannya Tidak Sah, Bukan Hasil Rapat Resmi DK

17 Juli 2024

Ketua Umum PWI Pusat masa tugas 2023-2028 Hendry Ch Bangun saat memberikan sambutan pada Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat 27 September 2023. ANTARA/Rubby Jovan.
Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun Sebut SK Pemberhentiannya Tidak Sah, Bukan Hasil Rapat Resmi DK

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengecam keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI soal surat pemberhentiannya yang dianggap tidak sah


Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Diberhentikan

16 Juli 2024

Ketua Umum PWI Pusat masa tugas 2023-2028 Hendry Ch Bangun saat memberikan sambutan pada Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat 27 September 2023. ANTARA/Rubby Jovan.
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Diberhentikan

Dewan Kehormatan PWI memberhentikan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. Pemberhentian itu tertuang dalam SK DK PWI Pusat tanggal 16 Juli 2024.


PWI Tidak Melanjutkan Kasus Dana UKW ke Proses Hukum

28 Juni 2024

Logo PWI. Istimewa
PWI Tidak Melanjutkan Kasus Dana UKW ke Proses Hukum

Kasus dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak dilanjutkan ke proses hukum.


Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

14 Mei 2024

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?


Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

6 April 2024

Logo PWI. Istimewa
Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.


Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

6 April 2024

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tulungagung, Beni Agus Setiawan Foto: ANTARA/HO - Joko Pramono
Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

12 Maret 2024

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.