TEMPO.CO, Mojokerto - Kiai pendukung Khofifah Indar Parawansa menanggapi permintaan Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang ingin bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Khofifah maju pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim 2018) dari Demokrat.
“Calon wakil gubernurnya harus didukung semua partai pengusung dan semua harus bertanggung jawab untuk memenangkan Bu Khofifah dan wakilnya,” kata pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto KH Asep Syaifuddin Chalim, Sabtu, 4 November 2017.
Baca: Maju di Pilgub Jatim, Khofifah Mulai Galang Dukungan Muslimat NU
Asep menambahkan bahwa calon wakil gubernur harus mampu mendukung kinerja gubernur nanti jika terpilih. Ia masih merahasiakan siapa saja nama-nama calon wakil gubernur pendampingi Khofifah yang sudah disurvei. “Saya tidak tahu,” katanya.
Asep mengatakan bahwa nama yang akan dipilih sebagai calon wakil gubernur pendamping Khofifah itu juga akan dimusyawarahkan dengan partai pengusung. “Kami (para kiai) tidak dominan dan akan dimusyawarahkan dengan partai pengusung dan tentunya Bu Khofifah,”katanya.
Sementara itu, Khofifah mengatakan ia akan melaporkan hasil survei tersebut ke para kiai yang masuk dalam tim sembilan dan juga partai pengusung. “Besok siang akan saya laporkan ke tim sembilan dan setelah itu saya laporkan ke partai pengusung,” katanya usai menghadiri istigasah bersama ribuan anggota Muslimat NU di pesantren Amanatul Ummah.
Baca juga: Soekarwo Ingin Pendamping Khofifah Punya Kartu Anggota Demokrat
Ia tak menyebut siapa saja nama-nama calon wakil gubernur yang masuk dalam survei timnya. “Semula ada delapan orang dan bertambah dua menjadi sepuluh orang,” katanya. Sepuluh nama itu merupakan masukan dari para kiai, partai pengusung, dan elemen lainnya seperti LSM.
Hingga kini, sudah empat partai politik yang menyatakan akan mengusung Khofifah Indar Parawansa dalam pilgub Jatim 2018, antara lain Partai Golkar, NasDem, PPP, dan Partai Demokrat. Perolehan suara ataupun kursi keempat partai tersebut telah melebihi batas minimal jumlah kursi untuk mengusung calon gubenur dan wakil gubernur yang disyaratkan undang-undang.
