Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Jawa Barat, 3.135 Orang Jadi Panitia Pemilihan Kecamatan

image-gnews
Ilustrasi pilkada Jawa Barat 2018
Ilustrasi pilkada Jawa Barat 2018
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 3.135 orang yang akan bekerja di 627 kecamatan di Jawa Barat sudah terbentuk. Seluruh PPK tersebut akan bertugas selama 9 bulan dalam Pilkada Jawa Barat 2018. “Hampir 70 persen wajah baru,” kata dia pada Tempo, Kamis, 2 November 2017.

Endun mengatakan, sejumlah persyaratan ketat diberlakukan dalam proses rekrutmen PPK untuk mengawal pelaksanaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati walikota yang berlangsung serentak. Salah satunya membatasi pendaftar bagi yang sudah 2 periode menjadi anggota PPK. “Kita memutus persoalan integritas dan profesionalitas yang dulu jadi sorotan pada penyelengara,” kata dia.

Baca juga: Pilkada Jawa Barat, PPP Ingatkan Golkar Soal Koalisi 3 Partai

Menurut Endun, tak hanya melarang bagi yang sudah 2 periode, pertauran KPU RI juga mewajibkan calon PPK mengikuti seleksi yang ketat mulai dari ujian tertulis hingga wawancara. KPU juga menurunkan batas usia calon anggota PPK yang sebelumnya minimal berusia 25 tahun menjadi cukup 17 tahun. “Perubahan usia ini untuk mengantisipasi apabila gara-gara persayratan 2 periode ini, susah menemukan orang,” kata dia.

Endun mengatakan, ada perbedaan honor antar PPK karena ada yang mengerjakan sekaligus melaksanan pilkada bupati/walikota. Di Jawa Barat ada 16 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada berbarengan dengan pemilihan gubernur. “Yang menyelenggarakan pilkada gubernur dan bupati/walikota, yang 16 daerah itu honornya 100 persen. Kalau yang 11 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilgub saja honornya dikurangi 20 persen,” kata dia.

Seluruh anggota PPK tersebut efektif bekerja per hari ini, Kamis, 2 November 2017 itu. “Tugas pertamanya membantu KPU kabupaten/kota dalam pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Jawa Barat. “Tugas membantu membentuk PPS di 5.957 desa dan kelurahan. Nanti mereka melaksanakan ujian tertulis dan wawancara calona anggota PPS,” kata Endun.

Endun mengatakan, proses administrasi seleksi calon anggota PPS sudah dikerjakan oleh KPU kabupaten/kota. PPK yang baru dilantik ini tinggal meneruskan pekerjaan tersebut. “Tinggal tiga tahap lagi. Seleksi tertulis, wawancara, dan pelantikan. Beberapa program sebelumnya sudah dilakukan KPU. Targetnya pada 11 November 2017 seluruh PPS sudah terbentuk,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PPS tersebut akan bekerja selama 9 bulan. Masing-masing desa dan kelurahan akan bertugas 3 anggota dibantu 3 petugas skretariat.

Endun mengatakan, saat ini KPU Jawa Barat masih menunggu kepastian dari KPU RI untuk PPK yang bertugas khusus mengawal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Kami menunggu regulasi KPU apakah PPK yang ada atau harus merekrut yang baru. Hanya masalahnya untuk PPK pilgub ini ada 5 orang, sementara untuk Pileg dan Pilpres itu hanya 3 PPK. Kita menunggu apakah cukup memilih dari 3 orang ini atau harus mencari yang baru,” kata dia. PPK untuk mengawal pemilu legislatif dan pemilu presiden harus sudah terbentuk pada awal Januari 2018 nanti.

Baca juga: Pilgub Jabar, Agun: Pilihan Golkar ke Ridwan Kamil Belum Final

Menurut Endun, 50 persen anggaran KPU untuk Pilgub Jawa Barat yang menembus Rp 1,116 triliun itu habis untuk membayar honor anggota PPK, PPS, KPPS, hingga PPDP (Petugas Pemantauan Daftar Pemilih). Di Jawa Barat sendiri terdapat 627 PPK, 5.957 PPS, 75.142 TPS. “Lebih dari Rp 500 miliar itu untuk honor,” kata dia.

Anggota Bawaslu Jawa Barat M Wasikin Marzuki mengatakan, seluruh anggota Panwascam di 627 kecamatan di Jawa Barat juga sudah terbentuk untuk mengawasi Pilkada Jawa Barat 2018. “Jumlahnya ada 1.881 orang seluruhnya,” kata dia pada Tempo, Kamis, 2 November 2017.

Wasikin mengatakan, pekerjaan pertama Panwascam ini selain wajib mengikuti bimbingan teknis, juga membantu proses perekrutan PPL (Petugas Pengawas Lapangan) yang akan bertugas di tiap-tiap desa dan kelurahan di Jawa Barat. Selain itu Panwascam saat ini juga sudah bertugas mengawasi proses verifikasi partai politik yang tengah dikerjakan oleh KPU. “Sekarang sudah mulai efektif bekerja,” kata dia.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu Dapati Ribuan Orang Meninggal Dukung Calon Independen

17 Juli 2020

Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bawaslu Dapati Ribuan Orang Meninggal Dukung Calon Independen

Bawaslu Jawa Barat menemukan 90.882 pendukung bakal pasangan calon jalur independen di Pilkada 2020 tidak memenuhi syarat.


Calon Terkuat Wagub DKI? Ini Kegiatan Ahmad Syaikhu Pasca Pilkada

8 November 2018

Ahmad Syaikhu. instagram.com/syaikhu_ahmad_
Calon Terkuat Wagub DKI? Ini Kegiatan Ahmad Syaikhu Pasca Pilkada

Sejak ditetapkan sebagai Calon Wagub Jawa Barat mendampingi Sudrajat di Pilkada Jawa Barat 2018, Ahmad Syaikhu langsung melepas jabatan Ketua DPW PKS.


Ridwan Kamil Optimistis Menangi Pilkada Jawa Barat

8 Juli 2018

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut satu, Ridwan Kamil, memeluk pendukungnya sembari menangis setelah memberikan keterangan kepada awak media di pusat hitung cepat Rindu di Bandung, Rabu, 27 Juni 2018. ANTARA
Ridwan Kamil Optimistis Menangi Pilkada Jawa Barat

Hari Ini, KPU Jawa Barat pleno hasil pilkada Jawa Barat.


Sudrajat Laporkan Dugaan Kecurangan Pilkada Jawa Barat ke Prabowo

7 Juli 2018

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5). YouTube
Sudrajat Laporkan Dugaan Kecurangan Pilkada Jawa Barat ke Prabowo

Prabowo mengatakan siap menggugat hasil pilkada bila Komisi Pemilihan Umum menyatakan pasangan yang mereka usung kalah.


PKS: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Unggul Berdasar Hitungan C1

4 Juli 2018

Ridwan Kamil unggul pada Pilkada Jawa Barat berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.
PKS: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Unggul Berdasar Hitungan C1

Meski Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menang, PKS mengklaim berhasil meraih 80 persen dari target kemenangan di Pilkada Jawa Barat.


Kalah di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Golkar Harus Belajar

2 Juli 2018

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar (kiri)-Dedi Mulyadi (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
Kalah di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Golkar Harus Belajar

Sepekan sebelum Pilkada Jawa Barat, tim Dedi Mulyadi sudah memahami elektabilitasnya. Namun ternyata berubah drastis saat pemilihan berlangsung.


Bertemu Ridwan Kamil, Ini Keinginan Guru Bekasi yang Dipecat

1 Juli 2018

Robiatul Adawiyah, 28 tahun, seorang guru di Bekasi yang dipecat usai pilkada serentak 27 Juni 2018 hanya karena berbeda pilihan. Foto: dok. pribadi
Bertemu Ridwan Kamil, Ini Keinginan Guru Bekasi yang Dipecat

Mantan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Maza, Rabiatul Adawiyah, bertemu dengan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.


Pemecatan Guru di Bekasi Diduga Langgar Aturan Pemilu

1 Juli 2018

Robiatul Adawiyah, 28 tahun, seorang guru di Bekasi yang dipecat usai pilkada serentak 27 Juni 2018 hanya karena berbeda pilihan. Foto: dok. pribadi
Pemecatan Guru di Bekasi Diduga Langgar Aturan Pemilu

Pengawas Pemilu belum menentukan apakah pemecatan guru di Bekasi itu bisa dikategorikan pelanggaran pemilu atau tidak.


Memilih Beda Lalu Dipecat Usai Pilkada, Guru di Bekasi Tak Gentar

30 Juni 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Memilih Beda Lalu Dipecat Usai Pilkada, Guru di Bekasi Tak Gentar

Guru di Bekasi yang dipecat usai pilkada serentak lalu menolak kembali ke yayasan dan sekolah. Dia menuturkan alasannya.


Pengamat: Ada Kesamaan Pola Pilkada Jawa Barat 2013 dan 2018

29 Juni 2018

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan pasangan calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum masih unggul dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Hotel Harris FX, Senayan pada Rabu, 20 Juni 2018. TEMPO.Dewi Nurita
Pengamat: Ada Kesamaan Pola Pilkada Jawa Barat 2013 dan 2018

Pada 2013, kata Qodari, hasil quick count pilkada Jawa Barat mirip dengan hasil akhir yang dikeluarkan KPUD Jawa Barat.