Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

396 Kasus Pemilu Diadukan, Paling Banyak Soal Pilkada

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Seorang warga mencelupkan jarinya di tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar di 5 Kabupaten se-Bali itu diikuti oleh 14 pasang calon kepala daerah. Johannes P. Christo
Seorang warga mencelupkan jarinya di tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar di 5 Kabupaten se-Bali itu diikuti oleh 14 pasang calon kepala daerah. Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menerima 396 pengaduan selama  2015. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menjelaskan, jumlah aduan terbanyak muncul selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Ada 247 aduan selama pilkada," ujarnya, Senin, 28 Desember 2015.

Menurut Nur, pengaduan selama 2015 menyusut setengah dibanding  2014 yang jumlahnya mencapai 879 kasus. Itu terjadi karena pada  2014 masyarakat disibukkan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. "Khususnya menjelang pemilihan presiden," kata dia.

Sepanjang 2015, para pengadu umumnya menyorot kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total 1.562 orang yang diadukan, sebanyak 1.281 di antaranya merupakan jajaran KPU. Adapun sisanya menyorot kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Besarnya kewenangan berbanding lurus dengan tingkat aduan," uja Nur.

Berdasarkan data DKPP, kata Nur, jumlah aduan terbanyak terjadi seputar penetapan pasangan calon kepala daerah, yakni pada  September 2015. Meski demikian, tak semua aduan direspons DKPP dalam bentuk persidangan. Hasil verifikasi menyimpulkan hanya 237 aduan dengan 456 teradu yang layak disikapi. 

Dari 456 orang yang tersidang, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada 122 penyelenggara pemilu. Sedangkan  278 penyelenggara yang kasusnya tak terbukti, hanya direhabilitasi. Vonis bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran berjumlah 43 orang. "Sebanyak 39 orang di antaranya diberhentikan tetap," kata Nur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan  pelanggaran juga  dipicu oleh struktur komando yang tidak ajeg. Dalam kasus Pilkada Manado, misalnya, sikap KPU setempat bertolak belakang dengan panduan yang melarang calon dengan status bebas bersyarat. "Maka dengan berat hati kami laporkan ke DKPP," ujarnya.

Anggota KPU, Sigit Pamungkas, berharap kelembagaan DKPP  diperluas menjadi peradilan khusus pemilu. Selama ini, penyelesaian kasus tersebar di kelembagaan yang berbeda. "Ke depan, mestinya pelanggaran para penyelenggara, aparat TNI, pegawai negeri sipil, dan masyarakat disatukan," kata dia.

RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.