TEMPO.CO, Bogor - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan ada empat masalah pada pemilihan kepala daerah 2015 yang berpotensi menyebabkan konflik. Masalah-masalah tersebut tersebar di seluruh daerah peserta pilkada. "Ini berdasarkan pengalaman pemilu legislatif dan presiden," kata Soedarmo di Hotel Neo, Sentul, Sabtu, 21 November 2015.
Pertama, masalah penetapan calon. Hingga dua pekan menjelang pemilihan, masih ada daerah yang masih bermasalah soal penetapan calon. "Salah satu sebabnya terkait dengan daerah yang memiliki calon bebas bersyarat," ujar Soedarmo.
Ada tiga daerah yang memiliki calon yang berstastus bebas bersyarat, yakni Kota Manado, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boven Digoel.
Kedua, masalah daftar pemilih tetap yang masih bermasalah di beberapa daerah. Misalnya, di Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Selayar. "Permasalahan DPT menjadi sangat penting karena tak ada putaran kedua sehingga DPT bisa jadi akan menjadi objek sengketa," kata Soedarmo.
Ketiga, menurut Soedarmo, masalah anggaran. Pemerintah daerah belum mencairkan dana penyelenggara pilkada sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. "Hal ini terjadi di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru."
Keempat, masalah netralitas pegawai negeri sipil. Menurut Soedarmo, ada 35 daerah yang melapor pada satgas netralitas karena PNS yang dianggap tak netral. Soedarmo mengatakan kasus PNS tak netral banyak terjadi di daerah di mana petahana kembali mencalonkan diri. "Kami akan dorong pejabat pembina kepegawaian memberi sanksi pada PNS-PNS tersebut," kata dia.
Soedarmo berujar, telah menyusun 13 indikator daerah rawan pilkada. Ada satu daerah yang bisa disebut rawan. "Ada satu daerah di wilayah timur yang memenuhi 10 indikator," kata dia.
TIKA PRIMANDARI
