TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo meminta deteksi dini sejumlah daerah yang berpotensi konflik jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Jokowi, kata Tjahjo Kumolo, meminta Badan Intelijen Negara dan Polri untuk mencegah terjadinya konflik.
"Untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah atau wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru di luar dugaan timbul konflik," kata Tjahjo Kumolo, di kantor Presiden, Senin, 2 November 2015. "Karena Pilkada ini tinggal satu bulan, suasananya adem-adem saja, tidak seperti Pilkada pada 5 tahun yang lalu."
Baca Juga:
Tjahjo juga mengatakan sudah melapor kepada presiden terkait dengan persediaan logistik dan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Meski demikian, memang masih ada beberapa daerah yang terkendala pendanaan Pilkada untuk daerahnya sendiri.
"Kami tegaskan bahwa Pilkada tanggal 9 Desember 2015 diikuti sembilan provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 kota, totalnya 269. Anggarannya sudah tercukupi semua, cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dan Bawaslu," ujar dia. "Mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat Provinsi."
Tjahjo mengatakan anggaran Pilkada saat ini berasal dari APBD masing-masing daerah sebesar Rp 7,1 triliun. Tjahjo mengatakan nilai ini justru cukup mengejutkan dari sisi efisiensi dibandingkan dengan Pilkada seperti semula yang hanya Rp 4,8 triliun.
Namun, Tjahjo meminta penegasan yang disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memerintah Mendagri, Kabareskrim, Kapolri, dan Jaksa Agung memberi peringatan kepada daerah tingkat II. Hal ini untuk menghindari diingkarinya naskah perjanjian hibah daerah menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran Pilkada.
Tjahjo juga mengatakan Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum mencermati daftar pemilih tetap (DPT).
"Mulai tanggal 4 besok, tim dari Menteri Polhukam, Kapolri, Bawaslu akan datang memantau tiga daerah, khususnya Timor Tengah Utara, Tasikmalaya, dan Blitar, dan sejumlah daerah yang diindikasikan masih ada potensi yang kemungkinan menimbulkan konflik pada saat penghitungan suara," ujar Tjahjo.
"Atau pada saat penetapan suara dan terkait masih ada indikasi calon yang statusnya masih bebas bersyarat, yang diindikasikan masih memanipulasi surat pendaftaran dari parpol ini yang tadi diperintahkan oleh Presiden untuk BIN, Kapolri untuk memantau dengan cepat agar sukses."
REZA ADITYA
